BREAKING! LPDP Akhirnya Buka Suara Soal Alumni 'Bangga Anak Jadi WNA', Suami Kini Terancam Sanksi Berat!

Gambar
  SIMA News: BREAKING! LPDP Akhirnya Buka Suara Soal Alumni 'Bangga Anak Jadi WNA', Suami Kini Terancam Sanksi Berat! JAKARTA  – Jagat media sosial tengah diguncang kontroversi hebat. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akhirnya resmi angkat bicara terkait aksi salah satu alumninya,  Dwi Sasetyaningtyas (DS) , yang secara terbuka menyatakan kebanggaannya karena sang anak resmi menjadi Warga Negara Asing (WNA). Unggahan tersebut langsung memicu amarah netizen. Pasalnya, DS merupakan lulusan beasiswa yang dibiayai penuh oleh uang pajak rakyat Indonesia dengan semangat nasionalisme. 🔴 Poin-Poin Panas yang Perlu Kamu Tahu: Pernyataan LPDP:  Melalui akun @lpdp_ri, lembaga ini menyayangkan tindakan DS. Pernyataannya dinilai  tidak memiliki integritas, etika, dan profesionalisme  yang seharusnya dimiliki seorang  awardee . Status DS:  Secara hukum, DS dinyatakan telah lulus sejak 2017 dan sudah menuntaskan masa pengabdian (2n+1). Artinya, secara ko...

PPATK Perkuat Pengawasan Transaksi Keuangan untuk Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

 

PPATK Perkuat Pengawasan Transaksi Keuangan untuk Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme



Jakarta, 30 Juli 2025 — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme di Indonesia. Dalam konferensi pers terbarunya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan bahwa pihaknya telah memproses lebih dari 160 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang semester pertama tahun 2025.

Laporan tersebut berasal dari berbagai sektor, termasuk perbankan, fintech, hingga perusahaan jasa keuangan non-bank. “Kami melihat adanya peningkatan modus pencucian uang melalui aset digital dan transaksi lintas negara,” ujar Ivan.

PPATK bekerja sama erat dengan lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti hasil analisis yang berpotensi terkait tindak pidana korupsi, narkotika, hingga kejahatan siber. Selain itu, lembaga ini juga mendorong penguatan literasi keuangan dan pemahaman publik tentang pentingnya pelaporan transaksi yang tidak wajar.

Sebagai lembaga independen, PPATK terus berinovasi dalam penggunaan teknologi data dan analitik untuk mendeteksi potensi kejahatan keuangan secara lebih cepat dan akurat. Pemerintah pun mendukung langkah ini dengan memperkuat regulasi melalui RUU Perubahan UU TPPU yang saat ini tengah dibahas di DPR.

Langkah strategis PPATK dinilai krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan menciptakan iklim investasi yang bersih dan transparan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

5 Smartphone Terbaik di Bawah Rp 3 Juta Agustus 2025 – Layar AMOLED, Kamera 50 MP, & Baterai Jumbo

Ratu Shima, Penguasa Bijak dari Kerajaan Kalingga yang Menanamkan Nilai Kejujuran

Konflik SEAblings vs Knetz Memanas, Berawal dari Insiden Konser DAY6 di Kuala Lumpur